BPK TUNJUKKAN BUKTINYA! ANIES TERBUKTI TAK BECUS KERJA

BPK ikut melakukan audit terkait pembangunan JIS. Menurut Pj Heru Budi, hasil audit BPK meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyempurnakan sarana dan prasarana JIS terutama akses masuk ke stadion.

"Hasilnya harus menyempurnakan sarana prasarana untuk supaya jalan masuknya supaya lebih sempurna itu. Sekarang kita sempurnakan. JIS bagus semua, hasilnya lebih bagus," kata Heru.

FIFA bilang rumput JIS tidak layak. BPK minta akses masuk stadion disempurnakan. Penonton konser Dewa 19 mengeluh soal akses keluar masuk stadion. Mau apa lagi? Masih mau bilang JIS adalah stadion berstandar ISO alam semesta yang tidak ada cacat setititik pun? Otak mana otak?

Sudah dibilang harus diperbaiki, pendukung Anies malah ngeyel dan terus ngeles seperti orang jualan obat di pinggir jalan.

Semua jadi fakta, JIS harus direnovasi di beberapa bagian. Mau tak mau Pemprov DKI harus memperbaiki JIS, agar JIS bisa digunakan sebagai venue pertandingan Piala Dunia U-17.

Heru juga menyerahkan hasil audit BPK kepada Inspektorat DKI Jakarta terkait usulan audit JIS yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saya sudah bilang berkali-kali, Anies itu tidak bisa kerja. Dia tampak bekerja, tapi sebenarnya tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia koar-koarkan. Stadion kebanggaan lah, nyatanya malah jadi stadion memalukan. Umur JIS baru seumur jagung, tapi memalukan sekali. Begitulah kalau pintar jualan kecap tapi tidak becus kerja.

Apalagi pendukungnya ikut jualan kecap meskipun kecapnya basi dan murahan. Dibilang kecap nomor satu. Pemuja Anies kalau sudah membela, selalu all out dan sampai titik napas penghabisan. Mulut sampai berbusa-busa untuk menjelaskan ke orang-orang bahwa Anies itu hebat tapi mau dijegal karena istana ketar-ketir dan gemetar, hahaha. Narasi yang lebih lucu dari lawakan stand-up comedian.

Di awal-awal peresmian JIS, Anies dan pendukungnya bangga bukan main. Bahkan JIS dipakai latar untuk tempat ibadah. Sekarang, JIS jadi senjata makan tuan buat Anies. Anies kesulitan mengcounter polemik JIS. Pendukungnya pontang-panting membela dan menjilat. JIS kini menjadi portofolio merah yang berusaja dibela atau bahkan disembunyikan.

Pada akhirnya pemerintah yang bakal dapat kredit. Anies memang yang mendirikan, tapi tidak sempurna. Ini adalah fakta yang tidak akan bisa diubah sampai kapanpun.

KOALISI PERUBAHAN PENGUSUNG ANIES KINI SALING ANCAM

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik keras bakal calon presiden yang akan diusung partainya Anies Baswedan terkait kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.

Dia menilai, seharusnya partai politik yang menentukan kriteria cawapresnya.

"Pada intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya partai politik. Karena mandat itukan diberikan kepada Anies mencari wakil, kok sekarang dia membuat kriteria kan lucu kan?" kata Ahmad Ali, saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Lebih lanjut, dia pun merasa aneh dengan kriteria yang disampaikan Anies. Sebab, setiap waktu akan bertambah.

Ahmad Ali menilai, kriteria yang disampaikan Anies Baswedan hanya untuk mendapat pembenaran atas sosok yang dia inginkan.

"Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokan orang yang dia mau," ujarnya.

Ahmad Ali pun meminta, jika Anies sudah memiliki kriteria seharunya Anies langsung mengumumkan saja sosoknya.

"Dan saya merasa aneh aja ya kan jadi pertama kali tiga kriteria tambah dua kriteria empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan," tutur dia.

"Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saya kalau kau sudah memilih orang gitu," imbuh dia.

Sebelumnya, Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengungkap kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani.

Menurut Anies, kriteria tersebut di luar lima kriteria yang diungkap dirinya maupun koalisi sebelumnya. Anies menyebut kriteria itu mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain lain.

"Saya rasa dalam perjalanannya ada kriteria nomor 0, yaitu dulunya saya enggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, tak bermasalah, dan berani," kata Anies di Jakarta, Kamis (20//20237).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu.

"Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting," kata dia.

Sementara, lima kriteria lainnya menurut Anies yakni, bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan.

"Chemistry-nya baik, boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa menjadi dwitunggal dan dalam proses ini sedang menjalani," imbuhnya.

 

PRABOWO DAN ANIES SAMA-SAMA DEKAT DENGAN KELOMPOK RADIKAL

Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Partai Gerindra mengaku pihaknya telah melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh PA 212. Dari silaturahmi tersebut, menyatakan bahwa mereka tetap mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Kami ada beberapa teman teman tokoh PA 212 yang kita juga sowan. Silaturahim. Enggak etis kalau sebut namanya, tapi ada lebih dari 10 orang dan Insyaallah mereka akan tetap pada perjuangan Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan nanti pada 2024 juga tetap," kata Ketua Umum PP Gemira Irfan Yusuf Hasyim, saat diwawancarai di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu 10 September 2022.

Tak hanya itu, Irfan menyebut, sejauh ini ulama, habib, dan pondok pesantren yang telah pihaknya kunjungi juga sepakat mendukung Prabowo maju lagi di Pilpres 2024.

Menurut Irfan, dukungan itu diberikan karena sosok Prabowo Subianto yang dianggap mampu menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia.

"Prabowo juga dinilai sebagai sosok pemimpin yang mampu memberi kesejukan dan semangat persatuan di tengah ancaman radikalisme dan disintegrasi NKRI," ucapnya.

Dia pun menyampaikan pihaknya akan menggelar konsolidasi akbar dengan instrumen Gerindra Bersalawat, pengajian, dan edukasi keagamaan lainnya.

"Rencananya akan digelar di seluruh provinsi di Indonesia," ungkap Irfan.

 

ANIES TAK ADA REKAM JEJAK DEKAT DENGAN RAKYAT

 

Meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta dibuka kembali pada hari ini, Selasa (18/10/2022). Seperti diketahui, meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pembukaan kembali meja pengaduan ini merupakan langkah awal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik pada Senin (17/10/2022) kemarin. Meja pengaduan ini akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis.

Pada 2016 ketika Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden, ia mempersilakan masyarakat datang langsung ke Balai Kota untuk mengadu. Pengaduan itu disediakan Ahok lewat meja pengaduan khusus yang ada di teras Balai Kota.

Sejak saat itu banyak warga Jakarta berdatangan ke Balai Kota untuk megadukan masalahnya. Tapi ada pula warga yang datang hanya untuk bersalaman dan berfoto dengan Ahok.

Teras Balai Kota yang dibuka Anies itu selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB. Ketika itu warga terkadang mencegat Ahok untuk mengadu langsung atau atau sekadar bersalaman dan berfoto.

Ahok sering menerima langsung aduan masyarakat dengan dibantu sejumlah stafnya. Aduan yang masuk kemudian diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat yang datang mengadu pun disuguhi teh dan kopi.

Saat Anies Baswedan memimpin ibu kota, ia hanya sebentar menjalankan sistem pengaduan langsung dengan datang ke Balai Kota. Namun pada akhirnya sistem itu ditiadakan.

Anies beralasan tidak mudah bagi sebagian orang untuk datang langsung ke Balai Kota karena jarak yang jauh. Ia kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Di sana, warga bisa melaporkan berbagai masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dinas terkait.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka meja pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022). Meja pengaduan itu dibuka sekitar pukul 08.00 WIB.

Meja pengaduan tersebut akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis. Heru meminta perwakilan pemerintah kota (pemkot) tiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Dalam sehari, meja pengaduan itu dibuka selama satu jam penuh dari  jam 08.00 hingga 09.00 WIB.

Heru mengatakan pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Sementara itu pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan. Usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.

"Setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan, nanti dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata Heru.

AHMAD ALI NASDEM KESAL ANIES TETAPKAN KRITERIA BARU CAWAPRES

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku bingung dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Ali menganggap Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri.

"Ya artinya, pertama saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari, berubah bertambah kriterianya," kata Ali saat dihubungi, Jumat (21/7).

Menurut Ali, dengan inkonsistensi Anies tersebut wajar jika Partai Demokrat menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies.

Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Ali, kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung.

"Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang dia mau. Titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan," ujarnya.

"Jadi ketika pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh," kata Ali menambahkan.

Anies sebelumnya mengungkap satu syarat tambahan dari lima syarat calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani.

Ia menilai kriteria cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu.

"Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting," kata Anies di Jakarta, Kamis (20/7).

 

KOALISI PERUBAHAN MULAI GOYAH TAK ADA ARAH

Kemarin (19/4) mendadak saya teringat akan Koalisi Perubahan yang selama beberapa waktu terakhir ini terlihat adem ayem, senyap, dan tak nampak banyak kemajuan yang berarti menuju Pilpres 2024 yang berlangsung tak sampai setahun lagi. Saya bahkan melihat "kapal koalisi" yang satu ini mulai oleng, kayak mau tenggelam euy!

Kalau saya cermati, dua pertanyaan di atas masih sangat mungkin terjadi. Ya, sekalipun NasDem menjadi yang pertama mengusung dan nekat mengusung Anies Baswedan (meskipun masih sebatas bakal calon), tapi posisi partainya Surya Paloh ini bukanlah sebagai pemimpin koalisi, meskipun mungkin paling berkantong tebal. Kayak muka dari bakal calon yang diusung nggak sih? Hahaha...!

Hal ini terbaca dari manuver dan saling klaim yang setidaknya dilakukan oleh dua parpol lain, yakni PKS dan Demokrat, plus satu partai gurem yang dipimpin Amien Rais. Partai gurem ini belakangan mulai ancang-ancang membelot mendukung Gerindra kalau sampai Anies batal nyapres.

Bagaimana dengan PKS? Partai ini mulai genit mencoba mencolek alias menggoda beberapa tokoh agar setidaknya bersedia diusulkan menjadi bakal capres ala Koalisi Perubahan. Ya, setelah menggoda Sandiaga Uno dan kayaknya mental, partai yang (katanya dikenal) santun dan berakhlak ini menggoda Mahfud MD, yang menolak secara halus pinangan PKS, karena mungkin menyadari masa depan koalisi ini bakalan suram.

Partai Demokrat? Sama saja, meski terlihat agak sok diplomatis saat bersuara menanggapi polemik goyangan PKS yang mencoba mencolek sana-sini. Jago mereka jelas masih AHY, tanpa ada opsi lain. Ibarat kata:

"Kalau mau lanjut, usung AHY ... tapi kalau menolak, kami akan balik kanan."

Khusus Demokrat ceritanya akan menarik karena sebentar lagi manuver Anas Urbaningru, juga Demokrat kubu Moeldoko tampaknya akan bikin repot, bikin pening, dan bisa bikin niat Demokrat berkoalisi akan melemah.

Bagaimana dengan NasDem? Sama saja. Tampaknya Bang Paloh mulai bimbang apakah akan meneruskan kenekatannya mengusung Anies. Kondisi internal partai juga agak kurang kondusif gara-gara kasus korupsi BTS yang melibatkan adik dari Sekjen Nasdem, yang diduga akan menyeret sang kakak juga.

Jadi bagaimana sekarang? Kalau saya boleh menerawang, persentase Koalisi Perubahan untuk terus bersama tak lebih dari 70 persen. Apalagi nanti kalau ada gejolak internal partai, diikuti saling beda pendapat yang bisa kita harapkan membawa perpecahan di kubu mereka ... persentase tadi bisa langsung anjlok sampai angka 50 persen saja.

Ingat, ini langkah PDI-P masih belum diputuskan loh. Nanti kalau Megawati sudah bersabda dan Jokowi juga mulai "mengarahkan jarinya", mungkin itu saatnya say goodbye buat kubu koalisi NasDem dan kawan-kawan. Mungkin kapal oleng Koalisi Perubahan akan semakin miring, miring, dan karam. Entah kalau mereka tetap nekat mengusung Anies,.mungkin logika dan akal sehat mereka beneran sudah konslet! 

BUKAN JOKOWI! ANIES DIJEGAL KOALISI SENDIRI

Urusan cawapres Anies Baswedan belum juga selesai meski tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah bersepakat. Demokrat pun ancang-ancang evaluasi dukungan.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief awalnya menanggapi hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia, di mana elektabilitas bakal capres 2024 Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Dia menilai elektabilitas Anies di posisi tiga karena tak kunjung umumkan nama cawapres.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami, lambannya proses deklarasi," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Andi menyebut Demokrat mengusulkan agar Anies mendeklarasikan siapa pendampingnya untuk Pemilu 2024 pada Juni. Hal itu agar tidak semakin jauh jarak elektabilitas antar-bacapres.

"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, semakin jauh jaraknya," tutur dia.

Andi mengatakan deklarasi cawapres bisa memicu para pendukung Anies segera bergerak. Untuk itu dia mendorong agar deklarasi capres dan cawapres disegerakan.

"Kalau jarak sudah cukup menganga itu pasangannya juga akan berat, tapi kalau harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikan kembali elektabilitas Pak Anies," ujarnya.

Partai Demokrat membuka opsi evaluasi jika belum ada deklarasi berpasangan hingga Juni ini. Saat ditanya maksud evaluasi tersebut, Andi Arief mengatakan evaluasi itu bersifat menyeluruh.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Andi.

"Evaluasi menyeluruh," kata Andi.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyampaikan cawapres Anies sudah merujuk pada satu nama. Wasekjen Demokrat Agust Jovan Latuconsina menyebut pihaknya tetap berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY-lah yang terpilih.

"Kalau ditanyakan kepada internal Partai Demokrat, tentu kami semua sangat berharap AHY-lah yang dipilih oleh Mas Anies. Bagaimanapun, kader Demokrat di seluruh penjuru Tanah Air tentu sangat berharap ketumnya menjadi cawapres pilihan Mas Anies," kata Jovan saat dihubungi, Minggu (4/6).

Dia lalu membeberkan kelima kriteria yang sudah disepakati ketiga partai koalisi. Berikut ini kelima kriterianya:

1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dan tingkat kerentanan politik yang rendah.

2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi.

3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

4. Memiliki visi yang sama dengan Calon Presiden

5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.

 

ANIES RANGKUL RADIKAL DALAM PILPRES 2024

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Persaudaraan Islam menegaskan belum menentukan sikap apapun terkait pemilihan presiden pada 2024. Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar mempertanyakan klaim mengatasnamakan FPI Reborn atas dukungan terhadap Anies Baswedan pada pilpres dua tahun mendatang.

"Suara FPI memang "seksi" untuk menjadi daya tarik politik. Dan ini bukan cuma pencitraan, namun benar terbukti di saat Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu," ujar Yanuar kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Yanuar mengatakan secara resmi DPP FPI belum menentukan sikap apapu perihal peristiwa politik 2024 nanti dan turunannya. Meski demikian, ujar Yanuar, FPI jelas memiliki beberapa kriteria yang tegas untuk 2024.

"Mungkin beberapa kriteria dimiliki, oleh, misal dalam hal ini, Anies Baswedan," tutur Yanuar.

"Akan tetapi untuk sikap 2024 nanti, kita bersabar saja."

Sekelompok orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 di kawasan Patung Kuda pada Senin (6/6/2022). Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau. Foto-foto ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun Twitter resminya @GunRomli dan pegiat media sosial Eko Kuntadhi melalui akun Twitter @_ekokuntadhi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut. Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undagan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas. 

DULU DITUTUP ANIES, KINI BALAI KOTA JADI TEMPAT PENGADUAN WARGA JAKARTA

Pemandangan berbeda kembali terlihat di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Jika sebelumnya pintu pendopo dipasangi gorden berwarna putih, kali ini ruang tamu Balai Kota terlihat remang-remang.

Pendopo Balai Kota DKI Jakarta kini ditutup gorden putih. Seperti apa suasana di dalam ruangan itu sekarang?

Pantauan detikcom, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin siang (27/11/2017), hanya lampu dinding di ruang tamu Balai Kota tersebut yang dinyalakan. Padahal sebelumnya semua lampu di ruangan tersebut selalu dinyalakan.

Dengan hanya penerangan yang berasal dari lampu dinding yang berwarna kuning itu, ruang tamu tersebut menjadi tampak remang-remang. Akses untuk melihat aktivitas di dalam ruang tamu itu pun menjadi minim.

Padahal sebelumnya, warga bisa melihat secara jelas ruang tamu atau ruang meja bundar Pendopo, ruang Fatahillah/ruang foto, hingga Balairung apabila dilihat dari jarak dekat. Warga juga dapat melihat segala aktivitas, termasuk beberapa petugas pengamanan dalam (pamdal) yang berjaga di ruang tamu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan alasan ditutupnya pintu pendopo Balai Kota. Salah satunya agar pencahayaan tidak berlebih saat memfoto ke arah pintu Pendopo.

"Saya tanya kemarin, karena ada acara waktu itu dan iya tentunya menambah kefokusan acara itu supaya juga pencahayaannya tidak terlalu bright, sehingga kalau ambil gambar dari dalam itu tidak backlight. (Maka) diusulkan ditaruh tirai ini," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat dimintai konfirmasi.

 

KADRUN MULAI TINGGALKAN ANIES, DAMPAK ELEKTABILITAS TAK KUNJUNG NAIK

Melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, bisa dikatakan jalan bagi Anies untuk terpilih jadi presiden sangatlah terjal.

Penyebab bukan dari pihak luar, tapi dari Anies sendiri dan dari internal Koalisi Perubahan.

Sebagai contoh soal penentuan Cawapres. Sampai sekarang masih berjalan alot. Masing-masing partai punya kandidat dan tidak ada yang mau mengalah.

Padahal jelas, dalam aturan negara kita yang namanya Capres itu Cawapresnya hanya satu. Tidak bisa tiga.

Artinya PKS, NasDem dan Demokrat mau tidak mau harus menyepakati satu nama untuk mendampingi Anies.

Sedangkan yang terjadi saat ini, ketiga partai tersebut punya jagoan sendiri-sendiri. Seperti Partai Demokrat menjagokan AHY untuk jadi wakil Anies.

Alasannya karena;

Pertama, elektabilitas AHY masuk 5 besar sebagai Cawapres.

Kedua, AHY merupakan Ketum partai yang lolos ke parlemen. Partai Demokrat bisa digunakan untuk melengkapi syarat ambang batas pencalonan Anies.

Ketiga, Anies-AHY punya mentor yakni SBY yang pernah berkuasa selama 10 tahun di negeri ini.

SBY tentu akan dengan senang hati membagikan pengalamannya dalam memenangkan Pilpres serta strategi apa saja yang dia pakai pada Pemilu 2004 dan 2009 silam.

Dan keempat, AHY punya basis massa yakni kader Demokrat.

Seluruh kader Demokrat di Indonesia bisa dia kerahkan untuk pemenangan Anies-AHY.

NasDem beda lagi yakni menjagokan Khofifah dan Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies. Alasannya karena NasDem yakin banget kalau Anies kalah di dua provinsi yakni Jateng dan Jatim maka dia pasti akan gagal terpilih jadi presiden. Dan menurutnya, kedua orang itu punya cukup berpengaruh di dua provinsi tersebut.

Sementara PKS banyak banget jagoannya untuk wakil Anies. Mulai dari Aher, Mahfud MD, Sandiaga Uno hingga Susi Pudjiastuti.

Dan di antara banyak nama itu yang paling diinginkan PKS sebenarnya Sandi dan Susi.

Pertanyaannya kenapa kedua orang tersebut? Karena mereka banyak duitnya.

Yang namanya ikut Pilpres jelas butuh modal ferguso. Kalau Susi atau Sandi yang jadi Cawapres Anies, tidak perlu galang dana lagi ke sana ke mari untuk biaya kampanye. Soalnya mereka banyak duitnya.

Lebih-lebih PKS bisa dapat untung, seperti pada Pilpres 2019 lalu yang dapat kardus Rp 500 miliar dari Sandiaga uno.

Masing-masing partai punya Cawapres yang berbeda inilah yang membuat Anies belum punya wakil yang pasti sampai sekarang serta berpotensi bikin Koalisi Perubahan bubar di tengah jalan.

Eh belum juga selesai masalah itu, ada lagi masalah lain yakni elektabilitas Anies mantap di posisi ketiga. Alias dari dulu sampai sekarang gak naik-naik.

Padahal yang namanya Capres, elektabilitasnya berada di urutan pertama saja belum tentu menang. Apa lagi nomor tiga gak naik-naik.

ANIES BUDAK PARTAI! SUDAH DIOBRAL, DIPERMAINKAN, DAN JADI KORBAN DRAMA

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku bingung dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Ali menganggap Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri.

"Ya artinya, pertama saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari, berubah bertambah kriterianya," kata Ali saat dihubungi, Jumat (21/7).

Menurut Ali, dengan inkonsistensi Anies tersebut wajar jika Partai Demokrat menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies.

Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Ali, kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung.

"Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang dia mau. Titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan," ujarnya.

"Jadi ketika pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh," kata Ali menambahkan.

Anies sebelumnya mengungkap satu syarat tambahan dari lima syarat calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani.

Ia menilai kriteria cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu.

"Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting," kata Anies di Jakarta, Kamis (20/7).

 

ELEKTABILITAS ANIES MAKIN NYUNGSEP, KOK KADRUN KEPEDEAN MENANG SATU PUTARAN?

Elektabilitas Anies di beberapa lembaga survei, bahkan bisa dibilang di semua survei, selalu berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Anies selalu menempati urutan ketiga. Bahkan perbedaan angka dengan Ganjar dan Prabowo selalu jauh signifikan.

Tapi relawan Anies malah yakin bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran.

“Jika hasil-hasil survei seringkali mendiskreditkan Pak Anies, hari ini kita lihat para relawan begitu kuat tekadnya menjadikan kemenangan Anies satu putaran itu terwujud" kata Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim.

Ada ratusan relawan dari berbagai simpul saling berbagi pengalaman dan treatment untuk mengajak masyarakat lain bergabung memilih Anies.

"Kami terus melakukan konsolidasi, Koordinasi, dan verifikasi dalam upaya membangun militan relawan, relawan tanpa dibayar justru menjadi kekuatan luar biasa, kami terus bergerak menghadirkan tim mata warga Anies (mawar KoReAn) di semua TPS,” kata Ramli.

Mereka bingung hasil survei yang ada saat ini karena hasil survei sangat berbeda dengan fakta lapangan yang mereka temukan.

"Kami ini mendatangi masyarakat, langsung bertanya soal Pilpres, tanpa saya jelaskan soal Anies, mereka sudah Anies. Bahkan amat sangat jarang kami bertemu masyarakat yang memilih calon lain selain pak Anies" kata satu orang dari Relawan Soelawesi Pejuang.

Pilpres belum dimulai aja mereka sudah pada halu parah dan hampir, ah sudahlah. Yakin bisa menang satu putara? Turunkan dulu deh ekspektasinya. Yakin bisa lolos di putaran pertama? Kalau tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya pakai jurus pamungkas yaitu kecurangan yang masif, bombastis dan fantastis. Lalu ngomel-ngomel teriak hanya kecurangan yang bisa kalahkan Anies. Anies dijegal sehingga dikalahkan dengan segala cara. Gitu terus berulang-ulang sampai kiamat.

Kubu Anies ini dari dulu selalu merasa sudah menang, tidak akan bisa kalah, hidup dalam mimpi yang keterlaluan parahnya. Dikasih angka lewat survei, mereka malah memilih pakai feeling. Angka dalam statistik di survei itu ada metodologi ilmiahnya dan bisa dijelaskan, bukan pakai feeling dan keyakinan mmebabi buta.

Mereka tanya rakyat, rakyat yakin dengan Anies. Rakyat yang mana dulu nih? Kubu lain juga bisa mengklaim hal yang sama. Mimpi dan cita-cita itu bagus, tapi kadang harus pakai logika dan rasionalitas. Mau menghibur diri ya bilang aja gitu, jangan bilang yakin bahkan bisa menang satu putaran. Rumput pun berhenti bergoyang karena terkejut, hahaha.

 

WACANA DUET ANIES BASWEDAN-SUSI PUDJIASTUTI LAYU SEBELUM TERPAPAR SINAR MATAHARI

Akhirnya ditemukan juga calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Nama Susi Pudjiastuti mulai diperbincangkan sebagai kandidat cawapres Anies usai keduanya bertemu di Pangandaran.

Dua Srikandi Indonesia Yenny Wahid dan Khofifah Indar Parawansa memperlihatkan sinyal untuk menolak dijadikan cawapres yang akan diendors oleh Koalisi Perubahan Untuk Persatuan.

Anies Baswedan yang sudah mendapatkan mandat memilih calon pendampingnya terus melakukan lobi dan juga penjajakan politik dengan tokoh masyarakat potensial. Anies Baswedan harus mengejar target agar mendapatkan pendampingnya yang dapat membantu memenangkan kontestasi pilpres 2024.

Perjalanan panjang dan melelahkan harus dilakoninya. Kali ini bidikan Anies Baswedan adalah Susi Pudjiastuti, tokoh nasional yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Jokowi Periode 2015-2919. Anies sengaja bertamu ke kediaman Susi, bahkan bermalam di sana. Keduanya terlibat dalam momen-momen akrab seperti Anies disopiri Susi, bersama ke pelelangan ikan Pangandaran, hingga foto-foto bersama.

Beredar kencang jika Nama eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini mencuat di bursa bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan. Menjadi wacana baru untuk memecahkan kebuntuan pemilihan cawapres di internal Koalisi Perubahan Untuk Persatuan.

Sampai saat ini Anies Baswedan, Nasdem dan juga anggota Koalisi Perubahan sedang bingung dan tertekan untuk segera memilih calon wakil presiden. Ribut dan ribetnya konflik berbagai kepentingan pada akhirnya menimbulkan friksi tajam untuk saling menolak dan memveto siapa yang akan dijadikan wakil presidennya.

Nama Susi Pudjiastuti mungkin menjadi solusi dan titik akhir sebagai pilihan terbaik bagi Kekompakan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Menjadi pilihan dan kesepakatan bersama antara anggota partai sebagai calon diluar partai.

Pertanyaannya yang paling krusial adalah apakah Nama Susi Pudjiastuti dapat menaikkan signifikan suara dalam pilpres 2024?

Jika mengacu syarat cawapres yang diinginkan baik oleh Nasdem dan juga Anies Baswedan salah satu indikatornya adalah cawapres tersebut mempunyai daya dongkrak untuk mengangkat suara pemilih. Bagaimana membuktikannya ?

Pilihan Anies Baswedan ke Susi Pudjiastuti untuk dijadikan pendamping wakil presidennya akan banyak terkendala dan terganjal oleh performa politik dari Susi Pudjiastuti. Data menunjukkan jika elektabilitas atau tingkat keterpilihan Susi Pudjiastuti tak sampai 1 persen.

Hasil survey politik dari Indikator Politik Indonesia merekam dukungan untuk Susi pada survei bulan Juni 2023. Susi masuk dalam simulasi 22 nama calon wakil presiden semi terbuka.

Dia memiliki elektabilitas 0,8 persen dan duduk di posisi ke-12. Erick Thohir memuncaki daftar itu dengan 18,5 persen. Pada simulasi 17 nama cawapres, Susi memiliki elektabilitas 1 persen.

Menurut survei ini, elektabilitas Susi sedikit lebih unggul dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani (0,7 persen) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (0,6 persen).

Jika menyimak dari data elektabilitas Susi Pudjiastuti yang sangat rendah, tentunya Anies Baswedan menuntunnya bunuh diri dan memotong lehernya sendiri karena dirinya yang memilih Susi sebagai wakilnya.

Rancangan Duet Anies Baswedan -Susi Pujiastuti hanya pekerjaan berhalusinasi. Terlihat betul bahwa perimbangan untuk mengawinkan Mantan Gubernur DKI dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sebagai adegan drama politik konyol dan tidak lucu.

Baik hitungan hitungan logika politik atau logika matematika sudah ketahuan jika duet tersebut bakal kalah dan hanya mempermalukan posisi politik dan tawar KPP. Duet mereka hanya menang jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan capres, baru ada peluang untuk menang.

Anies Baswedan dan juga Nasdem beserta PKS dan Demokrat sedang menghibur diri sejenak. Jeda sebentar sebelum memutuskan bubar atau tetap melanjutkan pencapresan Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan dengan segudang permasalahan dan keraguannya.

 

KASIAN ANIES! SEMUA TOKOH BERPENGARUH TOLAK MENTAH-MENTAH TAWARAN CAWAPRES ANIES

Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum membeberkan dugaan alasan para tokoh nasional enggan menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Mengapa banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, kan itu pertanyaannya," kata Yusuf Dumdum dikutip dari channel YouTube 2045 TV, Kamis (27/7/2023).

"Bahkan dalam catatan saya setidaknya ada 5 tokoh nasional yang menolak tawaran untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan," papar dia.

Para tokoh tersebut, kata Yusuf Dumdum ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Kamenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, anak Presiden ke-4 Gus Dur yaitu Yenny Wahid, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Atas hal itu, Yusuf Dumdum menganggap saat ini koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang dilanda kebingungan lantaran banyak para tokoh nasional tidak ingin menjadi Cawapres Anies pada Pilpres mendatang.

"Memang bisa dibilang ya kubu Anies Baswedan ini sedang kebingungan kalau menurut saya, sekarang coba bayangkan saja hampir semua tokoh yang ditawari maju sebagai cawapres Anies Baswedan mereka ini selalu menolaknya," kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf Dumum mengangap, sulit bagi Anies untuk bersaing dengan bakal calon presiden lain yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena posisi Anies sudah tak bisa bergerak.

"Hal ini semakin menyimpulkan bahwa posisi Anies Baswedan adalah kartu mati, harus diakui bahwa sulit bagi Anies Baswedan untuk bisa terus bersaing dengan dua calon teratas lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," jelas dia.

ANIES YANG PAMER DI AUSTRALIA, TAPI ELEKTABILITAS GANJAR YANG TERTINGGI

Juru Bicara Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, menanggapi hasil survei lembaga independen Utting Research asal Australia terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia.

"Tren peningkatan, bounce back elektabilitas Anies membuat sangat dekat dengan dua bakal capres lainnya," kata Tatak Ujiyati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, (28/7/2023), seperti dilansir dari Antara.

Tatak Ujiyati menjelaskan kembali bahwa naiknya elektabilitas Anies dalam waktu cepat atau sering disebut dengan bounce back menunjukkan tren peningkatan.

Sebelumnya, elektabilitas Anies Baswedan dalam survei oleh berbagai lembaga, berkisar di 20 persen dan terpaut cukup jauh dari dua bakal capres lainnya.

"Bagaimanapun hasil survei, kami mengajak seluruh relawan Anies untuk tetap optimis dan justru memandang hasil survei ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras di lapangan dan memperkuat dukungan kepada Pak Anies," katanya Tatak.

Ia enjelaskan bahwa pihaknya sangat memahami tentang survei karena lama berkecimpung di bidang tersebut. Oleh sebab itu, melihat berbagai hasil survei, dia merasa tidak terlalu risau.

Survei dari Lembaga Utting Research Australia menempatkan Anies Baswedan di posisi tiga dengan suara 27 persen dibandingkan dengan Ganjar Pranowo 34 persen dan Prabowo Subianto 33 persen.

Menurut dia, survei merupakan gambaran keadaan pada saat pengambilan sampel sehingga sangat bisa berubah pada waktu-waktu yang lain.

Selain itu, lanjut dia, survei juga memiliki potensi salah, baik disebabkan unsur sampling atau sampling error maupun potensi kesalahan di luar sampling (non-sampling error) yang tidak bisa diabaikan.

"Bisa saja kenyataan sesungguhnya berbeda dari potret hasil survei. Hal ini terbukti pada waktu Pilkada DKI Jakarta, Anies yang selalu ditempatkan sebagai underdog oleh berbagai survei sebelumnya, tetapi pada hari-H pilkada, Anies justru menang," katanya menegaskan.

Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.