ANIES PLIN-PLAN SOAL IKN! MAU LANJUTKAN ATAU TIDAK?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim akan menjadi bola panas pada Pemilu 2024. Itu menyusul kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia. "Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut dikutip dari YouTube tvMu Channel, Kamis (23/11).

Anies kemudian menanggapi. Menurutnya, tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. "Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Anies melanjutkan, jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. "Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya. "Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan menuturkan, sikap Anies terkait IKN mencla-mencle. “Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU (undang-undang). Siapapun presidennya harus melaksanakan. Tapi di sisi lain, IKN tidak masuk dalam visi misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI,” kata pria asal Kutai Timur itu. Bahkan, lanjut Irwan, Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah.

“Logika Anies yang membandingkan dengan membangun satu ibu kota baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu, justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” terangnya. Anggota Komisi V DPR RI ini menuturkan, IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Bukan sekadar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. “IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ucapnya.

Disebutkan pria berkacamata itu, muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur Indonesia baru 15 persen terhadap perekonomian nasional. Sehingga, pemindahan IKN menurutnya merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur. “Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua capres untuk melanjutkannya. Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” jelasnya.