LBH JAKARTA: ANIES GAGAL URUS JAKARTA DI BIDANG KESEHATAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beri catatan Anies di bidang kesehatan bagi warga Jakarta. Utamanya soal Covid 19 dan air bersih.

Catatan Anies gagal di bidang kesehatan dari LBH Jakarta disampaikan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana catat ada 10 hal Anies gagal sebagai Gubernur DKI. Dua hal di bidang kesehatan adalah: Penanganan Covid 19 dan air bersih.

Dalam penanganan Covid 19, LBH Jakarta menulis;

"Penanganan pandemi masih setengah hati. Seperti diketahui, wilayah DKI Jakarta merupakan episentrum nasional penyebaran Covid-19. Untuk itu, diperlukan bentuk penanganan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Ironisnya, capaian 3T Pemprov DKI justru masih rendah di masa krisis. Pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok prioritas juga lambat, dan justru ditemukan banyak penyelewengan booster vaksin untuk pihak tidak berhak.

Pemprov DKI Jakarta cenderung nekat melakukan pelonggaran yang terlalu dini dengan pembukaan mal pada Agustus 2021.

Pemprov bahkan mengizinkan anak di bawah 12 tahun hingga pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), dilakukan terburu-buru tanpa syarat selesainya vaksinasi dan positivity rate Jakarta masih di atas 5%.

Buruknya kinerja pengawasan Pemprov DKI di sektor pengawasan fasilitas kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan terbukti dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti.

Dalam penyediaan air bersih, LBH Jakarta menulis;

"Sebagian warga Jakarta kesulitan mengakses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Masalah ini dihadapi warga Jakarta yang ada di wilayah pinggiran, padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu".

"Selain kesulitan akses, kualitas air di Jakarta buruk mulai dari pasokan air yang kerap terhambat, dan kualitas. Buruknya kualitas air berdampak pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi masyarakat".

Catatan kinerja Anies yang gagal disampaikan LBH Jakarta yang diterima Asisten Setda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko pada 19 Oktober 2021 atau tiga hari setelah Anies tinggalkan Balai Kota.

Catatan dan rekomendasi LBH Jakarta menjadi masukan bagi Pemprov DKI dalam memperbaiki kinerja yang telah dilakukan Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI.