LUHUT: DAGANGAN "PERUBAHAN" ANIES TAK LAKU DI MASYARAKAT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak khawatir narasi perubahan yang diusung koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan meluas. Luhut yakin, narasi perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan tidak akan diminati masyarakat.

"Saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data," kata Luhut di program Rosi.

Menurut Luhut, anak muda Indonesia kini sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang melakukan hilirisasi industri maupun digitalisasi.

Ia menilai, hal itulah yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di atas angka 80 persen.

"Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, janganlah kita ingin membohongi rakyat kita," ujar Luhut.

 Ia pun mempertanyakan maksud gagasan perubahan yang diusung oleh Anies karena menurutnya kerja pemerintahan Jokowi sudah diakui oleh banyak negara.

"Kita ini jangan membuat yg sudah bagus itu jadi terlambat, jadi prosesnya jadi lambat hanya karena ambisi kita pingin jadi sesuatu, enggak usah, banyak cara kita lain begitu lho," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa kata perubahan semestinya tidak dimaknai bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dihilangkan.

"Perubahan, saya ingin garis bawahi, bukan berarti menghilangkan yang kemarin. Kadang-kadang, kalau kita mendengar kata perubahan berarti hilang," kata Anies

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada empat bagian dalam perubahan, yakni apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan. Ia mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) yang digelar selama lima tahun sekali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak dan menentukan arah ke depan.

 Anies mengibaratkannya dengan sebuah perjalanan kelompok pramuka atau pecinta alam yang dalam perjalanannya akan berhenti dalam periode tertentu untuk membuka kompas dan memastikan mereka masih berada di jalan yang benar.

"Negara ini pun begitu, setiap 5 tahun berhenti sejenak, bukan untuk membandingkan dengan 2-3 periode kemarin, tapi untuk membandingkan arah yang kita tempuh masih sama dengan cita-cita negeri ini," kata Anies. 

ANIES HANYA TEBAR JANJI, DI JAKARTA JUGA BEGITU. MAU DIBOHONGI?

Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji kepada warga Jakarta. Janji-janji Anies bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat kampanye Pilgub DKI 2017 tersebut belum dilunasi hingga sekarang.

Sebagian janji bahkan dibawa Anies sebagai programnya bersama Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024. Berikut janji Anies yang belum dilaksanakan di Jakarta:

Saat kampanye Pilgub DKI, Anies menawarkan solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir dengan melakukan intervensi dari hulu ke hilir, lalu Bekerja sama dengan Jawa Barat untuk menghijaukan kembali hutan dan membuat wilayah tangkapan air, seperti danau.

Tujuannya agar semakin banyak air yang terserap tanah. Ini akan meningkatkan cadangan air baku, sekaligus mengurangi debet/jumlah air permukaan yang sampai ke Jakarta menjadi banjir.

Selain itu, Anies berencana akan menerapkan kebijakan Program Biopori dan Sumur Resapan Kolektif. Caranya, air yang jatuh di tiap lahan harus masukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke saluran.

Anies juga menjanjikan untuk mengurangi pembangunan di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengalami penurunan tanah secara ekstrem.

Namun nyatanya, sampai saat ini banjir masih menjadi permasalahan utama di Jakarta, khususnya kala terjadi hujan yang besar.

Penghentian reklamasi Teluk Jakarta juga disuarakan Anies dalam kampanyenya untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan.

Anies juga mengutamakan pemeliharaan lingkungan dengan mengembalikan fungsi pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjut dibangun untuk kepentingan masyarakat, konservasi, dan infrastruktur.

Jika dilihat, Anies telah melaksanakan program kerja tersebut meskipun belum secara menyeluruh. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya telah mencabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi.

Penjualan saham Pemprov DKI Jakarta di PLT Delta Djakarta Tbk merupakan bagian dari janji Anies bersama Sandi dalam kampanyenya. Namun, tidak sedikit yang menentang keputusan tersebut.

Bahkan, empat surat dari Pemprov DKI untuk mengajukan pembahasan penjualan saham bir tak juga mendapat jawaban. Khususnya dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Surat terakhir dikirim 4 Maret 2020. Namun respons DPRD DKI belum kunjung muncul.

Tidak semua semua fraksi di DPRD menolak. Ada yang setuju pembahasan terkait penjualan saham bir tersebut. Sayangnya rapat pembahasan untuk melepas itu tak kunjung terlaksana.

Ada 23 persen saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan penjual minuman alkohol jenis bir itu. Adapun merek bir ternama berasal dari PT Delta Jakarta, antara lain Anker, Carlsberg dan San Miguel.

Sekedar informasi, saham Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan selama puluhan tahun. Tepatnya sejak Jakarta dipimpin Ali Sadikin atau sekitar tahun 1970an. Tercatat porsi kepemilikan saham mencapai 23,34 persen atau setara dengan 186.846.000 lembar saham.

Program DP 0 Rupiah diajukan Anies sebagai upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok dan menurunkan biaya hidup warga Jakarta.

Rencananya program tersebut mengganti prasyarat DP yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga, seperti konsistensi jumlah saldo tabungan di bank sebesar proporsi tertentu dari nilai properti dalam jangka waktu 6 bulan terakhir.

Program rumah tanpa DP itu juga dinilai menjiplak program sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Sayangnya, harga jualnya jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 

WAJAR ANIES DIPECAT JOKOWI, ANGKA PUTUS SEKOLAH DI JAKARTA TERTINGGI DI ERA ANIES

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021. 

TAK PILIH AMIN MASUK NERAKA? POLITIK IDENTITAS KEMBALI DIGUNAKAN MIRIP PILGUB DKI

Sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan fatwa mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Fatwa yang tertuang dalam sebuah surat serta ditandatangani sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jabar itu berbunyi, memilih pasangan Amin bagi umat Muslim hukumnya wajib.

“Kami 265 ulama di Jabar lihat umat tak boleh dibiarkan dalam kebingungan, menentukan selamat tidaknya negeri ini. Umat Islam harus dibimbing dan arahkan nyatakan wajib pilih Amin (Anies Muhaimin) dengan pertanggungjawaban dunia akhirat,” kata salah seorang ulama asal Jabar

Ali berpandangan mendekati hari pemilihan di tanggal 14 Februari mendatang, sudah mulai terasa adanya indikasi kecurangan. Menurutnya, indikasi itu dimulai dari memuluskan langkah salah satu paslon.

Dia menekankan, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang curang. Sebab, kata dia, Allah SWT tidak akan memberkahinya.

"Kami sepakat kawal dan tak beri kesempatan orang lakukan kecurangan agar mimpin negeri ini betul-betul memimpin dengan cara halal bukan haram. Jika terjadi maka tak diberkahi Allah," sambungnya.

Dalam kesempatan itu Anies menyampaikan, dukungan yang diberikan oleh ulama dan tokoh masyarakat Jabar ini merupakan amanah untuk dapat menciptakan keadilan dan juga kemakmuran di Indonesia.

"Ini sebuah amanah kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih hari ini harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan serupa dengan Ali bahwa masyarakat jangan sampai dibiarkan memilih pemimpin yang curang. 

BENDAHARA TIM PEMENANGAN ANIES-MUHAIMIN DIPERIKSA KPK

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan irit bicara saat ditanya tentang Wakil Bendahara Umum Timnas AMIN Rajiv diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies hanya menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat. Berbeda dengan saat menjawab pertanyaan isu-isu lainnya di sesi wawancara tersebut.

"Sudahlah kita jalani saja sekarang," kata Anies usai kampanye akbar di Tegal.

Anies enggan berkomentar lebih lanjut tentang hal itu. Ia langsung menutup sesi wawancara dan meninggalkan wartawan.

"Cukup ya. Sudah cukup itu saja, cukup," ujar Anies.

Sebelumnya, KPK memanggil politikus Partai NasDem yang juga Bendahara Umum Timnas Amin Rajiv. Rajiv dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kaitan Rajiv dengan kasus ini belum diketahui. Rajiv cuma berkata kehadirannya hari ini merupakan penjadwalan ulang dari jadwal Jumat (26/1).

"Saya hadir diundang, reschedule kemarin Jumat kan karena ada halangan, hari ini saya hadir," ucap Rajiv.

Pada 21 November 2023 lalu, Timnas AMIN mengumumkan Rajiv sebagai Wakil Bendahara Umum AMIN.

Kala itu, Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi yang mengumumkan langsung Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Untuk Wabendum ada Bambang Susanto, Fathan Subchi, Fatmawati Rusdi, Mahfudz Abdurrahman, Rajiv dan Rustam Effendi," ucap Syaugi. 

ANIES PETUGAS PARTAI DAN BUDAKNYA SURYA PALOH

Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Anies Baswedan sebagai "petugas partai"-nya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam diskusi daring MNC Trijaya bertajuk "Koalisi Ngalor-Ngidul", Sabtu (2/9), Herman mulanya bicara mengenai dugaan manuver Surya Paloh, Anies, maupun sosok mastermind lain di balik keputusan Anies berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dia menilai Anies pada hakikatnya tak cukup mampu berseberangan dengan Surya Paloh, meski telah memutuskan sosok cawapres pilihannya sendiri.

NasDem merupakan partai pertama yang mengusung sang Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, yang kemudian diikuti PKS dan Demokrat.

Karena hal itu, Anies disebut segan menentukan pilihannya sendiri dan memutuskan manut terhadap Paloh.

"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah untuk bisa berseberangan dengan Pak Surya Paloh. Dia mungkin petugas [partai]-nya Pak Surya Paloh. Bagaimana pun sangat bergantung ke Pak Surya Paloh," ucap Herman dalam diskusi tersebut.

Meski begitu, Herman tak menampik dugaan kehadiran "mastermind" lain di balik sikap Anies dan Surya Paloh. Dia lalu menyebut Paloh punya hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Paloh ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi sehingga membuat manuver dadakan semacam itu.

"Pak Surya Paloh juga mungkin sangat menjaga hubungan baik dengan Presiden [Jokowi]. Mungkin saja Anies direstui tapi ya jangan [dengan Ketua Umum Partai Demokrat] AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Ya mungkin saja," tuturnya.

"Saya pakai bahasa mungkin karena saya tidak mendengar dan tidak mengetahui, tapi [ini] banyak menjadi pembicaraan bahwa yang penting bukan AHY. Tapi ya ini harus dikonfirmasi dulu. Saya kira Pak Mensesneg [Pratikno] sudah berikan klarifikasi tidak tapi rumor atau info yang didapat ya ada seperti itu," imbuh dia.

Dengan kondisi itu, Herman pun menilai Anies bukanlah pemimpin yang bebas, sama seperti Ganjar Pranowo selaku capres dari PDIP, yang selama ini menyabet julukan demikian.

Dia menegaskan Anies bukan pemimpin yang mampu membawa dirinya sendiri.

"Meskipun berulang kali disampaikan dalam forum-forum bahwa untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Anies karena Anies nanti yang akan bersama-sama [dengan cawapres tersebut]. Anies [juga] sudah membawa nama AHY kok. Jadi [karena ini] Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas, pemimpin yang mampu membawa dirinya," ucap Herman.

Beberapa hari terakhir, ramai kabar duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pemasangan itu disebut Partai Demokrat sebagai hasil kerja sama politik PKB dan Partai NasDem.

Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Pada Jumat (1/9), Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu resmi membuat Tim 8 bubar.

Tim 8 merupakan tim yang terdiri dari perwakilan NasDem, Demokrat, PKS, dan pihak dari Anies. Tim kecil ini bertugas menggodok calon wakil presiden (cawapres) pendamping sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, PKB bersama NasDem berencana mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies dan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9) siang ini. 

SEMUA YANG DIKATAKAN ANIES BERBANDING TERBALIK DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik fenomena pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online (Pinjol), seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Anies menilai fenomena itu adalah gejala semakin minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi.

"Ya, ini gejala. Masalahnya adalah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan tinggi yang makin hari makin sedikit," kata Anies saat ditemui di Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin (29/1).

Anies mengatakan minimnya anggaran pendidikan tinggi berimbas pada beban orang tua dan perguruan tinggi yang semakin besar.

Terutama, menurut dia, dampak itu akan lebih dirasakan oleh kalangan masyarakat kurang sejahtera yang hendak mengenyam pendidikan tinggi.

"Sehingga beban universitas, beban institut, dan beban orang tua menjadi besar. Dalam kondisi seperti itu orang tua yang statusnya makmur bisa mendanai, tapi orang tua yang kondisinya berat akan kesulitan," jelas dia.

Oleh karena itu, menurut dia, masalah pendidikan tinggi di Indonesia harus diselesaikan dari akar masalahnya. Anies mengatakan akar permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia adalah komitmen negara untuk investasi di bidang pendidikan.

"Jadi menurut saya penyelesaiannya harus kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah komitmen negara untuk investasi pada pendidikan, mereka mereka yang sedang kuliah seperti sekarang lagi kuliah misalnya kasusnya ITB, pandang itu sebagai investasi," ujar dia.

Anies menilai pemerintah seharusnya menggelontorkan investasi lebih banyak di bidang pendidikan. Terlebih, kata dia, para mahasiswa itu nantinya bakal berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia.

"Memberikan biaya untuk anak-anak ini bisa selesai dan bisa jadi insinyur nanti ketika mereka lulus produktivitas itu akan membuat perekonomian kita berkembang, pajak negara meningkat, pemasukan negara meningkat," tutur dia.

"Dengan apa? Dengan investasi berikan biaya itu. Jadi cara pandangnya ini investasi, lalu hasilnya kapan? Bukan pajak tahun depan. Hasilnya saat mereka produktif, mereka meningkatkan perekonomian, perekonomiannya menghasilkan uang pajak, jadi siklusnya begitu," imbuhnya.

Sebelumnya, ITB mendapat sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjol.

Kepala Humas ITB Naomi Haswanto pun membenarkan kampusnya menggunakan lembaga keuangan untuk membantu pembayaran kuliah bagi para mahasiswanya.

"ITB (seperti PTN/PTS lain) bekerja sama dengan lembaga non-bank," katanya, saat dihubungi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta agar ITB mencari alternatif solusi lain usai hal tersebut viral.

"Saya memberikan arahan ke pimpinan ITB untuk mencarikan solusi yang baik. Jangan sampai mahasiswa terjerat utang di atas kemampuannya. Semoga segera ada solusi," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Diktiristek, Nizam. 

ANIES TOLAK IKN, TAPI SOLUSI YANG DITAWARKAN TIDAK KONSISTEN

Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan bicara soal prinsip anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur bila terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Anies menjawab pertanyaan peserta acara Desak Anies yang digabung dengan Slepet Imin dengan tajuk pekerja digelar di JIExpo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Eks gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sesuatu yang salah.

"Infrastruktur itu baik. Yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro dan mana infrastruktur mikro. Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro, supaya masyarakat merasakan fasilitas yang mereka langsung rasakan dampaknya,” kata Anies.

Infrastruktur makro itu, seperti jalan tol, pembangunan rel kereta, pelabuhan. Sedang yang mikro berupa air ke setiap rumah warga, saluran gas, dan saluran pembuangan limbah.

"Kami melihat selama ini lebih diberikan ke infrastruktur makro dan kurang ke infrastruktur mikro. Menurut kami mikronya harus ditingkatkan, supaya keluarga-keluarga bisa merasakan dampak dari pembangunan itu,” tuturnya

Oleh karena itu, Anies menilai lokasi anggaran untuk upgrade perkantoran harus dihentikan dulu karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan.

"Belinya itu dengan bahan-bahan yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik dipoles, ditambahi. Saya pernah lihat gedung pemerintah, gedungnya baik-baik saja. Begitu lewat berapa bulan, ganti seratus persen cover kacanya,” ujar Anies. 

FAHRI HAMZAH: ANIES DAN CAK IMIN AKAN JADI TERSANGKA SETELAH PILPRES

Viral video Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebut Paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar bakal jadi tersangka setelah Pilpres 2024.

Pernyataan Fahri disampaikan tersebut saat salah satu orang dalam video menanyakan soal kegagalan food estate yang dikerjakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Capres nomor 2, Prabowo Subianto.

Fahri menyebut belum ada fakta hukum tentang kegagalan food estate. Malah menyebut Anies-Muhaimin bakal tersangka.

“Nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah pilpres ini adalah namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” kata Fahri Hamzah dalam video yang nampak tengah berdiskusi dengan sejumlah orang dikutip video di akun X.

Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial (Medsos) Lukman Simanjuntak menyentil soal potensi adanya pengkondisian, Anies-Muhaimin akan dikriminalisasi.

“Sepertinya sudah ada pengkondisian, kalau Anies dan Cak Imin akan dikriminalisasi, setelah pilpres 2024,” ungkap Lukman dalam akun X.

Diketahui, pembangunan dan pengembangan food estate adalah salah satu upaya pemerintah menjawab kekhawatiran para pakar dan praktisi.

Pasalnya, permasalahan dan tantangan di sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia adalah gangguan suplai bahan pangan, penurunan permintaan produk permintaan, ancaman krisis pangan, serta pembatasan lapangan produksi.

Olehnya itu, pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN tahun 2020-2024, salah satunya dengan proyek food estate. Yang juga masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Namun belakangan, proyek yang tersebar di sejumlah provinsi seperti Aumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, dan Papua Selatan ini disebut gagal dan telah merusak lingkungan. 

FPI AKAN KEMBALI BANGKIT JIKA ANIES-CAK IMIN MENANG PILPRES! KAMU MAU?

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sekaligus Co-captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Yusuf Martak menyebut pihaknya bakal terbuka dengan peninjauan ulang segala peristiwa janggal yang terjadi di masa sekarang. Menurutnya hal ini merupakan bagian dari visi perubahan yang dibawa AMIN.

Hal itu menanggapi pernyataan Pengamat Politik Adi Prayitno yang menyebut bahwa bila AMIN terpilih, ormas Islam yang sudah resmi dilarang bakal dihidupkan kembali.

Ia menyebut pasangan calon (paslon) Pemilihan Presiden (Pilpres) nomor urut 1 itu tak akan bertindak sewenang-wenang bila terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden pada 2024.

"Pola-pola dan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya yang tidak baik pasti akan diubah, tapi yang baik pasti akan diteruskan karena ini kan pemerintahan bukan pemerintahan sewenang-sewenang, kan. Tapi harus jalan estafet karena ini sebuah negara besar," ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

Tak Hanya Pembubaran FPI

Yusuf mengatakan, peninjauan ulang bisa saja dilakukan pada berbagai kasus seperti KM 50, Tragedi Kanjuruhan hingga pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Bila memang ada permintaan, maka AMIN akan mengizinkan prosesnya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

"Apabila hal-hal contoh sekarang mengenai KM 50, Kanjuruhan, Rempang, mungkin ada hal-hal lain misalnya pembubaran organisasi. Nah itu pasti apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya tidak akan dihalang-halangi," ucap Yusuf.

Karena itu, ia menilai pernyataan soal menghidupkan kembali ormas tak digiring ke arah narasi negatif.

"Ya namanya juga pengamat ya kan boleh saja tapi jangan diarahkan ke hal-hal negatif, tidak. Nah Kanjuruhan kan sampe hari ini, KM50 kan Kapolri sudah menyatakan kalau ada novum baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga turut mempertanyakan soal langkah pemerintah yang membubarkan FPI. Organisasi masyarakat (ormas) islam itu disebutnya banyak membantu masyarakat selama ini.

"FPI kan banyak berbuat, melakukan banyak pergerakan yang sifatnya dakwah, melakukan rescue ke lokasi-lokasi bencana," tuturnya.

Secara pribadi, Yusuf menyebut GNPF akan mendukung apabila petinggi dan pendiri FPI berupaya melakukan peninjauan kembali soal organisasi pada 2024 mendatang.

"Ada sesuatu yang harus diclearkan. Logika berpikir saya kalau itu pun nanti dinyatakan tidak bersalah, kan mustahil ada dua FPI, tapi rehabilitasi nama baik FPI itu diperlukan," katanya. 

PROGRAM DP 0 JAUH DARI TARGET, AKANKAH JANJI BANGUN 40 KOTA MAJU AKAN BERNASIB SAMA ??

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi atau yang akrab disapa Uki meragukan janji calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan membangun hunian bagi prajurit TNI apabila terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Keraguan Uki akan janji politik itu muncul karena track record Anies yang gagal dalam mewujudkan janjinya soal program rumah Down Payment atau DP 0 persen saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Hunian prajurit, katanya. Waktu diberi mandat sebagai Gubernur Provinsi otonom bernama DKI, program rumah DP 0 aja gagal, bohong dan korup” kata Uki dalam cuitannya di akun X (dulunya Twitter) pribadinya.

Meskipun program tersebut sempat berjalan dan mendapat pemangkasan target, namun Uki menilai program yang digagas Anies bersama Sandiaga Salahuddin Uno tersebut tetap saja gagal.

“Gagal karena capaiannya cuma 1% dari target awal. Target udah dikorting di tengah jalan aja masih gagal,” ujarnya.

Tak hanya gagal dalam menjalankan program, Uki juga menilai Anies telah mengingkari janji politiknya sendiri. Pasalnya, program rumah murah yang awalnya dijanjikan untuk dinikmati warga kelas menengah ke bawah, justru dinikmati oleh orang-orang kalangan atas.

“Bohong karena janji kampanye-nya bilang buat warga miskin, realisasinya buat warga kelas menengah dan karena gak laku batas atasnya dinaikin lagi. Jadinya cuma program Pemprov jualan rusun ke kelas menengah (atas),” jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Lebih lanjut, Uki juga menilai program Anies saat menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta itu kental akan nuansa tindak pidana korupsi. Pasalnya terdapat kasus korupsi pengadaan lahan untuk rumah DP 0 persen di Munjul, Jakarta Timur.

“Korup ya karena belakangan pengadaan lahannya di Munjul korup,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, capres Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya akan membangun hunian atau perumahan untuk para prajurit TNI. Janji politik itu disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung.

Selain hunian, dia juga berjanji untuk menaikkan gaji TNI setiap tahunnya.

“Saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang,” kata Anies dalam debat kemarin. 

ANIES JANJIKAN APBN BESAR, TAPI LUPA APBD JAKARTA YANG PALING BESAR SECARA NASIONAL SAJA GAGAL URUS

Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat per Maret 2022 ada 95.668 penduduk ibu kota yang hidup di bawah kondisi miskin ekstrem.

"(Jumlah penduduk miskin ekstrem bertambah) 0,89 persen, sejumlah 95.668 jiwa," kata Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana usai Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1/2023).

Suryana menerangkan angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yakni Maret 2021. Suryana menyebut kondisi kemiskinan ekstrem di Jakarta mirip dengan di Bali.

"Kalau kemiskinan ekstremnya Jakarta meningkat dari 0,6 menjadi 0,89 persen. Tapi secara jumlah, kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi 'hard rock', dalam arti memang kemiskinannya sudah di kerak-keraknya," ujar dia.

"Itu jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah. Sama, di DKI Jakarta, di Bali kondisinya mirip-mirip," sambung Suryana.

Suryana kemudian menyampaikan penduduk miskin ekstrem paling banyak di wilayah Jakarta Utara (Jakut). Sementara wilayah terendah penduduk miskin ekstrem adalah Jakarta Barat (Jakbar).

Dia menerangkan kriteria penduduk miskin ekstrem adalah yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp 11.633 per hari.

"Intinya bahwa kalau BPS itu menghitung data makro, maka untuk menelusuri siapa dan di mananya membutuhkan data mikro. By name by address itu menggunakan data mikro yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Suryana menjelaskan sejumlah karakteristik penduduk Jakarta mengalami kondisi kemiskinan ekstrem. Antara lain mayoritas Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun.

"Kemudian ada juga yang lansia, balita. Kondisi perumahan ada yang belum layak, luas lahan per kapita di bawah 8 meter persegi," terangnya. 

BERI KODE GABUNG PDIP! KOALISI ANIES-MUHAIMIN PESIMIS GAGAL DI PILPRES PUTARAN PERTAMA

Partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terbuka untuk membangun koalisi jika Pilpres berlangsung dua putaran.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menjelaskan, sejauh ini komunikasi PKS dengan partai lain terbangun dengan baik.

Menurutnya, meski Pemilu dan Pilpres 2024 merupakan ajang kompetensi menarik simpati masyarakat, PKS tidak beranggapan agenda lima tahunan tersebut sebagai sarana untuk saling bermusuhan satu sama lain.

"Saya terbuka pada semua kalangan karena kita enggak tahu apakah kita masuk (putaran kedua). Mudah-mudahan itu harapannya," ujar Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan dirinya pernah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sebuah acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, dalam pertemuan itu ada sejumlah pembicaraan politik dan situasi nasional yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menerima dengan hangat, walaupun PKS dan PDI-P berbeda pilihan dalam Pilpres 2024.

"Saya kira dalam perpolitikan menurut saya hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan dengan kedewasaan," ujar Syaikhu, dikutip dari Kompas.com.

Adapun wacana membuka kerja sama dengan PDI-P, partai pengusung Ganjar-Mahfud, sempat dilontarkan Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menilai peluang bergabungnya partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 bisa terjadi.

Menurutnya, koalisi antarpartai bisa saja terjadi kembali jika Pilpres 2024 belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen.

Hasil tersebut bisa dilihat setelah tanggal 20 Maret 2024, atau di akhir masa rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.

Menurutnya, bisa saja PKB nantinya akan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan atau dengan partai lain. Namun itu semua akan ditentukan oleh hasil Pilpres 2024.

"Pasti (ada peluang koalisi). Semua kita buka peluang untuk koalisi. Dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua," ujar Cak Imin usai menghadiri acara di Surabaya, Jawa Timur. 

KEJAMNYA CAPRES CAWAPRES ANIES-MUHAIMIN TERHADAP PENDUKUNGNYA

Assistant Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid menyindir warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memilih calon pemimpin dari NU di Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah sosok pemimpin NU. Dia berpendapat warga Nahdliyyin seharusnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Kalau ada orang NU tidak milih calon dari NU, itu namanya korslet," kata Jazilul dalam Silaturrahmi Relawan Bali Satu dengan Cak Imin di Kabupaten Badung.

Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin adalah pemimpin yang merangkul semua pihak. Ia menyebut Cak Imin sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dia yakin Anies-Cak Imin akan merangkul semua pihak dalam pembangunan di masa mendatang. Jazilul mengajak warga Bali untjk mewujudkan hal itu.

"Saya ulangi tanggal 14 Februari pastikan Bapak-Ibu memilih yang benar. Siapa? Siapa? Siapa? Insya Allah hadirnya pasangan Amin akan membawa kemakmuran dan keadilan untuk semuanya," ujarnya.

"Mudah-mudahan nanti 14 Februari di Bali, di Indonesia pada umumnya, kita akan menang satu putaran," ungkap Jazilul.

Assistant Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid menyindir warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memilih calon pemimpin dari NU di Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah sosok pemimpin NU. Dia berpendapat warga Nahdliyyin seharusnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Kalau ada orang NU tidak milih calon dari NU, itu namanya korslet," kata Jazilul dalam Silaturrahmi Relawan Bali Satu dengan Cak Imin di Kabupaten Badung.

Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin adalah pemimpin yang merangkul semua pihak. Ia menyebut Cak Imin sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dia yakin Anies-Cak Imin akan merangkul semua pihak dalam pembangunan di masa mendatang. Jazilul mengajak warga Bali untjk mewujudkan hal itu.

"Saya ulangi tanggal 14 Februari pastikan Bapak-Ibu memilih yang benar. Siapa? Siapa? Siapa? Insya Allah hadirnya pasangan Amin akan membawa kemakmuran dan keadilan untuk semuanya," ujarnya.

"Mudah-mudahan nanti 14 Februari di Bali, di Indonesia pada umumnya, kita akan menang satu putaran," ungkap Jazilul.