INILAH BENTUK PERUBAHAN YANG DITAWARKAN ANIES

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya Jumat (14/10), selama 5 (lima) tahun memimpin, lewat APBD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan telah mengelontorkan duit rakyat sebesar  Rp 395,74 triliun.

Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022. Adapun perkiraan rinciannya adalah, pada APBD-P 2018 sebesar Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun.

Dengan total APBD berkisar Rp 395,74 triliun tersebut, lajut pria yang akrab disapa SGY ini,  seharusnya Gubernur Anies Baswedan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya tingkat kebahagiaan masyarakat Jakarta juga harus ikut naik. Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. Angka skor kebahagian Provinsi DKI Jakarta 70,69 ini menurun 0,65 point dibandingkan dengan skor tahun 2017 yakni 71,33."ujarnya.

Informasi data tersebut diatas didapat dari laman resmi BPS. Indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) ini diukur  mengunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama  diukur berdasarkan kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Masih merujuk pada data BPS diketahui, Banten berada di urutan terbawah daerah yang paling tidak bahagia penduduknya di Indonesia dengan nilai indeks di angka 68,08. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedelapan dengan nilai indeks 70,68.

Provinsi Bengkulu, berada pada tingkat kedua dengan skor 69,74, disusul Papua diposisi ketiga, skor 69,87, dan keempat Nusa Tenggara Barat, skor 69,98. Daerah dengan tingakat indeks kebagaiaan terendah kelima yakni Jawa Barat, skor 70,23, kemudian ke enam Nusa Tenggara Timur, skor 70,3, lalu ke tuujuh Sumatera Utara, skor 70,57. Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ke delapan, skor 70,68, diikui Provinsi Aceh diposisi kesembilan, skor 71,24, dan terakhir Provinsi Sumatera Barat, skor 71,34.

Memperhatikan skor angka indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang hanya 70,68, SGY menilai hal ini dapat dianggap sebagai wujud kegagalan Gubernur Anies dalam membahagiakan warganya.

"Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna dan gagal total. Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya?. Apakah dengan total APBD yang berkisar Rp 395,74 triliun itu dapat menyelesaikan persoalan klasik Jakarta?,"tanyanya.

Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas tak perlu dijawab lantaran indeks  Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal ditingkatkan. Ini artinya Gubernur Anies dapat juga dianggap telah gagal meningkatkan Kebahagiaan  warga Jakarta. Tetapi demi transparansi perlu juga menjelaskan kegagalan Gubernur Anies yakni, gagal mengatasi masalah klasik Jakarta. Diantaranya, Anies gagal mengatasi masalah klasik, yaitu banjir Jakarta. Artinya di era Gubernur Anies, Jakarta masih saja tetap diterjang banjir.

Gubernur Anies juga gagal mengatasi masalah klasik lainnya, yakni macet Jakarta. Dalam hal ini, khususnya gagal menyelenggarakan sistem Elektonik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. Bahkan pemenaang tenderERP juga sudah ada. Kebijakan ERP diyakni bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan, bukan dengan kebijakan ganjil genap.

Selain itu lanjut SGY, Anies juga gagal mengatasi masalah klasik sampah, yakni mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF). Sedangkan program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan Groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud.

 Kegagalan lain Gubernur Anies menurut pria berkaca mata ini, yakni program Rumah DP 0 persen. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit. Sedangkan sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0 persen. Hal Ini menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP 0 persen juga belum direvisi.