KOALISI ANIES BUKAN KOALISI PERUBAHAN TAPI KOALISI PLAYING VICTIM!

Berdasarkan hasil survey SMRC yang dirilis 5 Juni 2023, tingkat kesukaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo 82%, Prabowo Subianto 80%, dan Anies Baswedan 68%.

Padahal tingkat kesukaan masyarakat pada Anies di survei Desember 2022 saat itu mencapai 73%.

Disini sangat terlihat perlahan namun pasti tingkat kepercayaan serta tingkat kesukaan masyarakat terhadap Anies Baswedan, kian hari kian meroket kebawah. Hal ini juga dibarengi dengan tingkat elektabilitas Anies yang kian hari kian semakin jeblok.

Dan bila kita runut dengan ilmu cocoklogi seperti ilmu para kadrun. Hal inilah yang akhirnya memunculkan narasi bahwa Anies dijegal, selain dipandang masyarakat bahwa Anies adalah sosok yang tak pantas bila dijadikan presiden, karena suka ngibul dan besarin bacot daripada kerja.

Bisa jadi ketidak harmonisan koalisi perubahan yang telah mengusung Anies Baswedan, juga disinyalir menjadi penyebab anjloknya elektabilitas Anies Baswedan.

Walau mereka sering gembar gembor dan menutupi bahwa koalisi perubahan solid dan lain sebagainya. tetapi fakta yang terjadi mengatakan mereka sangat rapuh dan tak singkron satu sama lain.

Sebenarnya dengan terus merosotnya elektabilitas Anies, hal ini bisa jadi membuat para elit-elit koalisi perubahan begitu sangat panik. Maka digaungkanlah isu-isu bahwa "Anies sedang dijegal".

Isu ini kemudian dimainkan dengan sangat terstruktur, sistematis, dan masif.

Ketidak singkronan kubu Anies ini sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan begitu alotnya Anies Baswedan dalam menentukan cawapres yang dipilihnya untuk mendampingi dirinya.

Dan baru-baru ini Andi Arief juga telah mengancam Anies Baswedan jika di bulan Juni tidak deklarasi, maka Demokrat akan mengevaluasi.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Andi Arief

Statement Andi Arief ini dikemukan setelah Anies Baswedan bertemu dengan SBY di Pacitan yaitu pada 1 Juni yang lalu

Dan bila kita menganalisa disini, sepertinya ada kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan di Pacitan tersebut.

Tidak lain dan tidak bukan adalah kesepakatan atas AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan.

Oleh karena itulah pihak Demokrat terus mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan AHY sebagai cawapres sesuai kesepakatan yang terjadi di Pacitan.

Demokrat menganggap bila tidak segera diumumkan, ada ketakutan kedua partai koalisi yaitu Nasdem dan PKS akan berubah pikiran.

Karena kita tahu, dalam tubuh koalisi perubahan terjadi saling sikut antara Demokrat dan PKS yang sama-sama ngotot memperebutkan posisi cawapres.

 

Dan kubu Nasdem sendiri juga sepetinya ragu bila AHY didaulat untuk mendampingi Anies Baswedan. Keraguan Nasdem ini pernah diutarakan oleh Wakil Ketua Umumnya yaitu Ahmad Ali dan karena itulah dari Demokrat ingin Anies Baswedan segera mmenunjuk dan mengumumkan AHY sebagai wacapresnya.

Padahal dari pihak Nasdem sendiri mengatakan "Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno (GBK)," ujar Willy Ketua DPP Partai NasDem, pada Jumat 2 Juni 2023.

Tapi Demokrat seperti tak sabar karena sadar bahwa AHY tidak punya kualitas, kuantitas serta rekam jejak yang bisa dibanggakan.

Dan bisa saja AHY akan tergeser dengan Ahmad Heryawan (Aher), serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. yang punya rekam jejak dan elektabilitas lebih baik dari AHY.

Dan bisa jadi selain terkenal pandai membual dan rekam jejak yang buruk memimpin DKI ketidak harmonisan koalisi pengusung Anieslah yang menyebakan terus anjloknya elektabilitas Anies sendiri tapi mereka menutupi dengan narasi dijegal untuk mencari kambing hitam.